Lima Kabupaten Pengurus DPD dan DPW Media Independen Online Dilantik

 Bertempat di Hotel Harper, Purwakarta sebanyak 5 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa barat menggelar pengukuhan pengurus. Rabu (22/9/21).

Acara yang dihadiri Forkominda Jawa barat dan Kabupaten Purwakarta, Berjalan secara langsung serta jalankan Protokol Kesehatan yang cukup ketat.

Pengukuhan pun dilakukan langsung oleh Ketua umum Media Independen Online AYS Prayogie dan pengurus DPP MIO Pusat dilakukan secara khidmat.

“Saya harap kepada jajaran pengurus, baik DPW Jabar dan 5 Kabupaten bisa menjalankan tugas dengan amanah,”kata AYS Prayogie.

Terpisah, Sekjen MIO Pusat Frans X Watu memaparkan pengukuhan pengurus MIO di Purwakarta bisa berjalan aman dan lancar.

“Semoga pengurus bisa sinergis dan ikut membesarkan MIO di Indonesia,”katanya.

Ketua DPW MIO Jawa barat, Azhari mengaku lega dengan berjalannya pengukuhan itu. Ia pada kesempatan itu berharap semua pengurus bisa bekerjasama secara kompak dan keberadaan organisasi Media Independen Online (MIO) Bisa besar.

“Saya optimis MIO bisa besar dan kami bisa sinergis dan kompak sehingga dipastikan semua bisa berjalan amanah,”pungkasnya.

By ; Kasdi weno

Sumber :(Yfn/Rls)

DESA NANGGUNG REALISASIKAN SAMISADE BANGUN JALAN POROS DESA KP SIRANGGAP - KP RANCA BAKTI DENGAN RABAT BETON

 

NANGGUNG– Pemerintah Desa (Pemdes) Nanggung, Kecamatan Nanggumg, merealisasikan program pembangunan jalan poros desa dengan rabat beton. Giat ini menggunakan bantuan dana infrastruktur satu miliar satu desa (Samisade) yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor." Ujar kades M.Sodik Selasa (21/09/2021)

Hadir dalam acara peletakan batu pertama tersebut selain kepala desa,  Suharsono Sekcam Kecamatan Nanggung. AKP, Dedi,W Kapolsek yang di dampingi Bhabinkamtibmas, Danramil di dampingi Babinsa , BPD, LPM, serata para staf desa

Kepala Desa Nanggung M.Sodik menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemkab Bogor terutama Bupati Ade Yasin atas bantuan anggaran dana program Samisade yang telah diberikan sebagai satu program unggulan pembangunan desa.

Pekerjaan ini kami kerjakan secara swakelola Secara teknis dikerjakan oleh masyarakat  desa Nanggung. mekanisme dan protapnya, LPM selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

Sementara Makmur selaku TPK mengarakan “Melalui program Samisade ini, Pemdes Nanggung dapat merealisasikan keinginan warga untuk membuat jalan penghubung kampung Nangela, kampung pasir eurih bahkan menghubungkan ke Desa Curug Bitung"

Lebih lanjut Makmur menjelaskan " jalan ini adalah jalan potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena sepanjang jalan ini banyak persawahan dan peternakan dengan di bangun nya jalan ini transportasi akan lebih mudah dan Cepat" 

Pembangunan jalan beton Kampung Siranggap RW 04 menuju kampung  Ranca Bakti RW 05 sepanjang 1500meter denga lebar 3meterserta ketebalan 0,15 meter ini sepenuhnya di danai dari program SAMISADE

Sementara sekcam Suharsono yang mewakili camat, mengatakan " program SAMISADE diluncurkan untuk mendongkrak perekonomian desa dan upaya peningkatan infrastuktur desa. Seperti, pembangunan jalan Kampung Siranggap RW 04 menuju kampung  Ranca Bakti RW 05

“Di masa pandemi ini, program Samisade dengan pola padat karya diharapkan dapat membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan sektor riil di akar rumput dan menciptakan multiflier effect yang mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian SDG's desa," Jelas Suharsono

Editor : Aki Kasdi Botak

Bupati Ade Yasin bersama IPB universitas luncurkan sekolah Pemerintah Desa

 

Bupati Ade Yasin bersama IPB universitas luncurkan sekolah Pemerintah Desa

CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan Program Sekolah Pemerintahan Desa bekerjasama dengan IPB University, di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Senin (13/9/2021). Sekolah Pemerintahan Desa IPB University ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya tentang pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian, Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, sekaligus dilaksanakan penganugerahan pemenang lomba video profil desa. Hadir secara langsung pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan unsur Forkopimda serta Kepala Desa nominator penerima anugerah lomba video profil desa. Sementara, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengikuti acara tersebut secara virtual.

Ade Yasin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif dan spasial. Nantinya para aparatur desa ini akan didampingi oleh tenaga pengajar profesional serta kompeten dari IPB University.

“Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik,” ujar Ade Yasin.

Ade Yasin menambahkan, permasalahan pembangunan di desa selama ini adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar ‘kira-kira’ bukan berdasar data yang akurat dan presisi sehingga banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.

“Semoga dengan adanya program Sekolah Pemerintahan Desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta  terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” kata Ade Yasin

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.

 

Sebagai informasi, Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 ini akan berlangsung hingga bulan Desember. Sekolah ini diikuti oleh total 120 peserta yang terdiri dari, 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing kades didampingi oleh 2 orang operator yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa.

Kemudian Wakil Ketua LPPM IPB University yang juga Penggagas Data Desa Presisi, Sofyan Sjaf mengatakan, hari ini Bupati Bogor menginisiasi untuk meningkatkan kapasitas para aparatur desa, serta para pemuda-pemudi yang ada di desa, melalui Sekolah Pemerintahan Desa. IPB akan setulus hati berkomitmen, membantu Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pembangunan desa.

“Mudah-mudahan apa yang sudah diusung oleh Bupati Bogor ini, menjadi bagian penting sebagai contoh keteladanan yang dapat ditiru untuk pembangunan desa-desa di Indonesia ,” tandasnya. dikutip Diskominfo

disalin : Aki Kasdi Gundul

Jany Nurzaman : Dana Desa Untuk Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pendidikan

 

Jany Nurzaman :  Dana Desa Untuk Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pendidikan 

NANGGUNG- Penggunaan Dana Desa Kalongliud kami prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami, peningkatan kualitas, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa" Kades Jany mengawali wawancara dengan jabarmedia.com Via Whatsaap Jumat (10/9/2021)

Jany menjelaskan " Untuk pembangunan Infrastruktur, kami membangun saluran irigasi Cidangder yang terletak di Kampung Liud di lingkungan RW 04, dengan tujuan Peningkatan ketahanan pangan masyarakat", dengan dibangunya irigasi ini, mengairi pesawahan membantu para petani untuk menggarap sawahnya secara maksimal.

Lanjut Jany kamipun membangun Inftastruktur di beberapa titik lokasi "diantaranya pembuatan drainase di Kampung Bongas RT 02 RW 09, rehab jembatan penghubung antar RT Kampung Bongas RW 09, pembangunan MCK Kampung Bongas RT 01 RW 05, rehab Posyandu Teratai Kampung Bongas RW 09"

Guna mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. "pihaknya membangun gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Darul Fatih yang berlokasi di Kampung Peuteuy Tiga RT 01 RW 08. " terang kades yang Visioner ini

Tak hanya itu, Kades menjelaskan dana desa juga digunakan untuk menggelar "Pelatihan kapasitas RT dan RW berikut para kader Posyandu, termasuk pembelian mebeler dan meningkatkan kapasitas Satlinmas."

 

Sementara untuk mendukung Kebersihan lingkungan Kades yang juga menjabat ketua APDESI Kecamatan Nanggung ini mengadakan empat Gerobak sampah, karena "Gerobak angkut sampah sangat cocok digunakan fasilitas umum dengan pola pembuangan sampah yang intensif, sangat berguna dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan menghindari terjadinya penumpukan sampah," pungkasnya

Pewarta : Ivick

Editor : Kasdi Warso

Anak Sekolah SD, SMP, dan SMA dengan 5 Kriteria Ini Berhak Peroleh Bansos PKH Rp4,4 Juta, Cek Caranya Berikut

Anak Sekolah SD, SMP, dan SMA dengan 5 Kriteria Ini Berhak Peroleh Bansos PKH Rp4,4 Juta, Cek Caranya Berikut

Siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa mendapatkan BLT anak sekolah atau bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Kemensos sebesar Rp4,4 juta. Simak cara dapatnya berikut ini.

BLT atau bansos anak sekolah termasuk dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain diperuntukan untuk anak sekolah, bansos PKH juga dibagikan untuk ibu hamil, anak usia dini, lansia dan penyandang disabilitas berat.

Untuk bisa mendapatkan BLT anak sekolah senilai Rp4,4 juta dari Kemensos, ada 5 kriteria yang wajib terpenuhi, yakni:

• Siswa SD, SMP, dan SMA memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar
• Siswa SD, SMP, dan SMA yang tidak memiliki KIP, bisa mendaftar memakai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ke Dinas Pendidikan setempat
• Siswa SD, SMP, dan SMA yang tidak memiliki KIP atau KKS, bisa meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM di RT/RW dan Desa atau Kelurahan
• Siswa SD, SMP, dan SMA terdaftar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal
• Siswa SD, SMP, dan SMA terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Jika dalam satu keluarga terdapat dua anak di jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA, hanya anak pertama lah yang bisa menikmati Bansos PKH Kemensos ini. Sebagaimana seperti aturan pemberian Bansos PKH kepada KPM:

• Anak usia SD maksimal satu anak dalam keluarga.
• Anak usia SMP maksimal satu anak dalam keluarga.
• Anak usia SMA maksimal satu anak dalam keluarga.

Terkait dengan besaran BLT anak sekolah yang diterima per anak dalam satu komponen keluarga adalah sebagai berikut:

• Anak SD: Rp9OO ribu per tahun atau Rp225 ribu per tahap
• Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375 ribu per tahap
• Anak SMA: Rp2 juta per tahun atau Rp6OO ribu per tahap

Penyaluran BLT anak sekolah ini bersamaan dengan penyaluran bansos PKH sebab bantuan ini merupakan satu program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Bansos PKH dicairkan 4 tahap dalam setahun, yakni di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun 2O21.

Dana bantuan PKH disalurkan melalui bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri dan bisa diambil melalui ATM

Sumber: beritadiy,pikiran-rakyat

Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

 

Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Ditulis pada: 9/01/2021 01:22:00 AM

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Diterbitkan dalam rangka penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa.

.

 

Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021 Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar selanjutnya Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Benny Riyanto dan dimasukkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961.

Selengkapnya silakan sobat Download Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 

DOWNLOAD DISINI